1. Bagaimana kemampuan penentu kebijakan dalam bidang pendidikan di tingkat Kota/kabupaten dalam menerjemahkan kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di daerahnya?Kemampuan penentu kebijakan dalam pendidikan ditingkat kabupaten atau kota dalam menerjemahkan kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di daerahnya terkadang kurang sesuai dan kurang tepat sasaran dengan kemampuan daerah atau kabupaten itu. Hal itu dikarenakan setiap penentu kebijakan memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan yang kurang sesuai dan memadai sehingga kebijakan yang diambil kurang berkualitas. Dalam kebijakan tersebut, penentu kebijakan terkadang lebih berorientasi secara politis pada kepentingan kepala pemerintah daripada kebutuhan masyarakat.
2. Bagaimana organisasi dan managemen pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten?
pemerintah pusat>>pejabat pemerintah daerah (bupati/walikota)>>DPRD komisi E>>kepala dinas pendidikan>>kepala sekolah>>pihak terkait seperti guru, murid, dan orang tua.
Dari bagan tersebut pejabat pemerintah daerah (bupati/walikota) merupakan penerima amanah dari pemerintah pusat yaitu otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Bupati merupakan penentu system pendidikan dalam tingkat kabupaten. DPRD komisi E merupakan penilai kebijakan tersebut. Sedangkan kepala dinas pendidikan merupakan pelaksana dari kebiajakan tersebut untuk disosialisasikan kepada pihak terkait seperti guru, murid, dan orang tua.
3. Bagaimana hubungan pembiayaan sarana dan prasarana terhadap pendidikan di tingkat kota/ kabupaten?
Pemerintah telah memberikan anggaran pendidikan merata pada setiap sekolah, namun sayangnya para penentu kebijakan cenderung mneggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai kegiatan- kegiatan yang bersifat fisik dan program yang cepat dapat dilihat hasilnya. Sementara itu pengadaan sarana dan prasarana secara minimal sudah dipenuhi meskipun tidak didukung biaya perawatan yang tidak memadai.
4. Bagaimana kualitas pelayanan pendidikan terhadap public sejak diadakan otonomi daerah bidang pendidikan di tingkat kota/ kabupaten?
Kualitas pelayanan pendidikan terhadap public dimulai dari pemberian kebiajakan ooleh DPR komisi E kepada subyek subyek pendidikan dibawahnya, memberi kebebasan pada setiap sekolah untuk mengembangkan kebijakan yang telah ada dan hasilnya cukup memuaskan untuk saat ini. Karena adanya perbedaan kebijakan pada setiap sekolah menyebabkan terjadinya kesenjangan pendidikan. Dalam hal ini disebabkan karena perbedaan SDM dan cara pengelolaan kebijakan.
